• Minggu, 26 Juni 2022

Pansus VI DPRD Jabar, Penetapan LP2B Tentukan Tuntasnya Perda RTRW

- Kamis, 17 Februari 2022 | 19:35 WIB
Wakil Ketua Pansus Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Daddy Rohanady/Foto : Dok Daddy Rohanady.
Wakil Ketua Pansus Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Daddy Rohanady/Foto : Dok Daddy Rohanady.

CIREBON, FORMAS.CO.ID - Wakil Ketua Pansus Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Daddy Rohanady mengatakan, sudah dua Kabupaten di Wilayah III yang kepala daerahnya menetapkan luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

“Kedua Kabupaten itu, adalah Kuningan dan Majalengka,” ujarnya saat menggelar Pansus VI yang membahas RTRW Provinsi Jabar 2022--2042 berdialog dengan jajaran Pemda Kabupaten/Kota Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan, Kamis (17/2/2022).

Dialog dilakukan di Kantor Bupati Cirebon sejak pukul 11.00 WIB. Pansus diterima oleh Bupati Cirebon Imron yang didampingi Ketua DPRD Lutfi dan para Kepala Bappelitbangda se-Wilayah III (Ciayumajakuning). Selain itu, hadir pula perwakilan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provimsi Jawa Barat.

Baca Juga: Wakil Ketua DPRD : Hadirnya Keragaman Budaya, Perlu di Pupuk dan Dijaga

“Dari lima Kabupaten/Kota di wilayah ini baru dua kabupaten saja yang sudah menetapkan luas LP2B, yakni Kabupaten Kuningan dan Majalengka. Dari seluruh Kabupaten/Kota di Jabar, memang baru lima kepala daerah yang menetapkan LP2B, yakni Kuningan, Majalengka, Subang, Cianjur, dan Purwakarta," tutur Daddy yang merupakan anggota Fraksi Gerindra dari daerah pemilihan (Dapil) Jabar XII (Cirebon-Indramayu) itu.

Masih menurut Daddy, penetapan luas LP2B merupakan salah satu hal yang akan sangat menentukan tuntas-tidaknya Perda RTRW Provinsi Jabar. Angka-angka tersebut harus tercantum di dalam Perda RTRW Provinsi. Jika tidak, bisa jadi, perda tersebut tidak akan diloloskan Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Dalam Negeri.

Baca Juga: Ketua DPRD Rudy Susmanto : IARMI Contoh Kader Teladan Generasi Muda

“Oleh karena itu, kami sangat berharap agar seluruh kepala daerah Kabupaten/Kota segera menetapkan luas LP2B sebagai dasar penetapan Perda RTRW Provinsi," lanjut Daddy.

Berdasarkan rapat di Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jabar, Pansus VI yang membahas Raperda RTRW diharapkan dapat menyelesaikan tugasnya hingga akhir Februari 2022. Namun, melihat perkembangannya, masih banyak hal krusial yang mesti diselesaikan lebihh dahulu.

Lebih lanjut Daddy menyatakan, terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UUCK) membawa perubahan yang sangat signifikan dalam tata perundang-undangan negara ini. UUCK juga mengamanatkan penggabungan Perda RTRW dan Perda Rencana Zonasi dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

Halaman:

Editor: Yayat Tahyan Supiat

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X