Maksimalkan Layanan Publik, Pemkot Adopsi MPP Kabupaten Badung

BANDUNG, FORMAS.CO.ID- Transformasi layanan public, sebelumnya tersentralisasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Namun, saat ini pelayanan publik dari instansi pemerintah baik vertikal maupun horizontal diintegrasikan di Mal Pelayanan Publik (MPP).

Untuk mengetahui lebih jauh, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melaksanakan studi tiru ke Pemerintah Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Jumat (1/7/2022)

"Alhamdulillah, ternyata sangat banyak yang kami bisa dapatkan. Kami bisa tiru dan bisa modifikasi di MPP Kota Bandung yang baru terbangun 2020," ujar Wali Kota Bandung, Yana Mulyana.

Baca Juga: Harga Minyak Goreng Curah, Jelang Idul Adha Dipastikan Normal

Menurut Yana, hadirnya MPP memudahkan, mempercepat, dan dapat mengurangi interaksi sehingga dapat menciptakan zona integritas.

"Luar biasa. Masyarakat yang akan mendapatkan pelayanan di MPP ternyata juga harus menandatangani Pakta Integritas dari si pemberi pelayanan (Pemerintah)," ungkapnya.

Yana mengatakan, ada beberapa hal lain yang akan diadopsi guna mengoptimalkan pelayanan di MPP Kota Bandung demi tercapainya pelayanan publik yang maksimal.

Baca Juga: Kejurnas Adventur Offroader di Gelar IOF Pelembang Dapat Apresiasi

"Mudah-mudahan ini salah satu hal yang kami akan terapkan di MPP. Termasuk tadi ada beberapa hal juga yang kita akan semakin sempurnakan MPP Kota Bandung. Untuk sebaik-baiknya memberi manfaat bagi masyarakat kota bandung," beber Yana.

Menurutnya, dengan adanya penandatanganan Pakta Integritas oleh dua pihak, baik penerima dan pemberi pelayanan bisa meminimalisir tindakan gratifikasi yang berpotensi merugikan negara.